Perlakuan Tanah Adat dan Tanah Negara dalam Redistribusi Tanah di Papua Barat

Abstract

The expansion of Domine Eduard Osok (DEO) Airport forced the Kokoda tribe community in Sorong City, West Papua, to relocate to Maibo Village. However, community control over plots of land in the village is unclear because it is an area with former cultivation rights. This study aims to clarify and resolve the issue of control of the Kokoda Tribe community over former HGU areas within the framework of the redistribution of former HGU land belonging to indigenous communities. The study employs a historical method and a qualitative descriptive approach. The research results reveal two distinct perspectives on the treatment and control of the former HGU land in Maibo Village, slated for designation as a land reform object. According to the land office, the land has returned to state land, and according to the local indigenous community, the land has returned to customary land. The land office successfully resolved the land control issue and redistributed the land to the Kokoda Tribe, despite differences in the treatment of former HGU land in Maibo Village. This research concludes that the national land law system still applies partially, especially to areas where there are traditional communities and very strong customary law. Ideally, the state should consider general arrangements to ensure appropriate and mutually beneficial protection for indigenous peoples.

Masyarakat adat Suku Kokoda di Kota Sorong, Papua Barat, tergusur ke Kampung Maibo akibat pelebaran Bandara Domine Eduard Osok (DEO). Namun demikian, penguasaan masyarakat atas bidang-bidang tanah di Kampung Maibo hanya sebatas penguasaan fisik dan belum secara yuridis karena merupakan wilayah bekas Hak Guna Usaha (HGU). Studi ini bertujuan untuk memperjelas dan mendudukkan persoalan penguasaan masyarakat Suku Kokoda atas bidang-bidang tanah dalam wilayah bekas HGU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua persepsi terhadap perlakuan penguasaan tanah bekas HGU di Kampung Maibo yang akan ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria. Menurut kantor pertanahan, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara dan menurut masyarakat adat setempat, tanah tersebut kembali menjadi tanah adat. Meskipun terdapat dua perbedaan perlakuan terhadap tanah bekas HGU di Kampung Maibo, namun persoalan penguasaan tanah tersebut mampu diselesaikan oleh kantor pertanahan dan telah diredistribusikan kepada masyarakat Suku Kokoda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum tanah nasional masih berlaku parsial, terutama terhadap wilayah-wilayah yang memiliki ikatan masyarakat adat dan hukum adat yang sangat kuat. Idealnya, negara memikirkan pengaturan secara umum agar perlindungan terhadap masyarakat adat dapat diwujudkan secara tepat dan saling menguntungkan.