Evaluasi Dampak Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW Terhadap Pembangunan dan Pertanian di Karanganyar

Abstract

The government has implemented a Protected Rice Land (LSD) policy to ensure the preservation of rice fields for national food security and to regulate land conversion. The determination of LSD often diverges from spatial planning (RTR), impacting multiple sectors, including investment and public services. This study seeks to align LSD policies to enhance food security and promote investment, particularly via the issuance of Suitability for Space Utilization Activities (KKPR). This study employs mixed methods to evaluate the compatibility of the LSD with the RTRW in Karanganyar Regency, revealing that 66.63% of the LSD area aligns with the RTR, while 33.37% does not. The Matesih District exhibits a discrepancy of 4.38%. The variations in LSD clauses within Land Technical Considerations (PTP) indicate their influence on KKPR services, with 45.5% of PTP categorized under the LSD area during the period of 2022-2024. Although there is minimal effect on agriculture and development, this discrepancy can be rectified through LSD verification evaluations and the enforcement of stringent policies in non-compliant areas. Recommendations involve reassessing inappropriate LSD areas, standardizing clauses, and offering incentives to ensure alignment of LSD policies with the RTR, thereby enhancing the effectiveness of public services.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan Lahan Sawah Terlindung (LSD) untuk menjamin kelestarian lahan sawah demi ketahanan pangan nasional dan mengatur alih fungsi lahan. Penentuan LSD seringkali menyimpang dari perencanaan tata ruang (RTR), sehingga berdampak pada berbagai sektor, termasuk investasi dan pelayanan publik. Kajian ini berupaya menyelaraskan kebijakan LSD untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong investasi, khususnya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) untuk menilai kesesuaian LSD dengan RTRW di Kabupaten Karanganyar, yang menunjukkan bahwa 66,63% wilayah LSD sesuai dengan RTR, sedangkan 33,37% tidak. Kecamatan Matesih menunjukkan kesenjangan sebesar 4,38%. Variasi klausul LSD dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) menunjukkan pengaruhnya terhadap pelayanan KKPR, dimana 45,5% PTP masuk dalam kawasan LSD pada periode 2022-2024. Meskipun dampaknya minimal terhadap pertanian dan pembangunan, kesenjangan ini dapat diperbaiki melalui evaluasi verifikasi LSD dan penegakan kebijakan yang ketat di wilayah yang tidak patuh. Rekomendasinya mencakup penilaian ulang bidang LSD yang tidak sesuai, standarisasi klausul, dan penawaran insentif untuk memastikan keselarasan kebijakan LSD dengan RTR, sehingga meningkatkan efektivitas layanan publik.