Kelayakan Nilai Ganti Kerugian Tanah Musnah Sebagai Penanganan Dampak Sosial Pada Pengadaan Tanah

Abstract

Development can include land acquisition since it compensates entitled communities fairly. The Demak Regency Land Office and evaluation had trouble calculating compensation for coastal land parcels obliterated by tidal floods. This research will assess the field's physical state and the process for determining compensation for obliterated land to manage social repercussions with rules and economic calculations. This study employs quantitative descriptive research. According to research, an income capitalization technique based on market value is more practical than Presidential Regulation (Perpres) Number 52 of 2022 for assessing compensation for obliterated land. Different uses of devastated land in Bedono Village, Purwosari Village, and Sriwulan Village affect the revenue capitalization approach's kerohiman fund acquisition. According to Presidential Decree No. 52 of 2022, Bedono Village receives less compensation for obliterated land than Purwosari Village, however the income capitalization technique yields the reverse. For precise and reliable findings, the appraiser must choose a technique to calculating compensation for obliterated land.

Pengadaan tanah menjadi pilihan dalam pembangunan dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil bagi masyarakat yang berhak. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dan appraisal mengalami kendala dalam menentukan besar nilai ganti kerugian terhadap bidang-bidang tanah di wilayah pesisir yang musnah karena tertutup banjir rob. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan, kesesuaian kondisi fisik lapang  dan mekanisme perhitungan nilai ganti kerugian tanah musnah sebagai bentuk penanganan dampak sosial dengan peraturan yang berlaku dan perhitungan secara ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Temuan penelitian menyebutkan bahwa penentuan besaran nilai ganti kerugian tanah musnah dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan berdasarkan nilai pasar lebih layak daripada Peraturan Presiden (Perpres) No. 52 Tahun 2022. Kondisi fisik tanah musnah di Desa Bedono, Desa Purwosari dan Desa Sriwulan terdapat perbedaan dalam pemanfaatannya, sehingga mempengaruhi perolehan besaran dana kerohiman berdasarkan pendekatan kapitalisasi pendapatan. Mekanisme perhitungan besaran nilai ganti kerugian tanah musnah di Desa Bedono lebih kecil dari Desa Purwosari jika mendasarkan pada Perpres No. 52 Tahun 2022, namun berdasarkan pendekatan kapitalisasi pendapatan memperoleh hasil sebaliknya. Oleh karena itu, appraisal harus bisa menentukan pilihan dalam menggunakan pendekatan penilaian ganti kerugian tanah musnah demi hasil yang tepat dan akurat.